Jakarta - Negara-negara berkembang di Asia bisa belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang upaya memberantas korupsi politik. Korupsi politik masih menjadi masalah utama di banyak negara berkembang Asia, termasuk dalam bentuk kolusi antara dunia bisnis dan politik.
Rabu (27/2), di Jakarta, KPK menerima kunjungan delegasi tokoh-tokoh lintas agama se-Asia. Delegasi tokoh lintas agama Asia datang ke KPK bersama sejumlah tokoh agama dari Indonesia, seperti mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo.
Menurut Hasyim, sejumlah tokoh lintas agama di Asia, terutama dari negara berkembang, mengaku punya persoalan yang sama dengan Indonesia. Mereka melihat yang dilakukan KPK di Indonesia bisa menjadi pelajaran bagi negeri mereka.
”Terutama dalam masalah korupsi dan pemberantasannya, baik sebagai tindakan kriminal maupun korupsi politik, yang dilakukan KPK secara sangat bagus. Pekerjaan KPK bisa menjadi contoh semua negara di Asia. Kami berdoa semoga usaha ini berhasil melalui prioritas pemberantasan korupsi menyangkut kehidupan bernegara secara vital, hubungan negara dengan penguasa, hingga masalah ketahanan pangan,” kata Hasyim.
Keprihatinan akan nasib yang sama ini, menurut Hasyim, membuat sejumlah tokoh lintas agama di Asia mendukung apa yang dilakukan KPK dalam kampanye gerakan antikorupsi di Indonesia.
”Tokoh-tokoh agama ini mendukung secara moral gerakan antikorupsi di Indonesia. Dukungan ini sangat penting karena merupakan dukungan internasional untuk sebuah negara yang merasakan korupsi sebagai persoalan global,” katanya.
Uskup Davao, Filipina, Fernando Capalla mengakui, problem korupsi di Indonesia dan negerinya hampir sama. Indonesia dan Filipina bergelut dalam persoalan korupsi politik yang seakan tak berujung. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi politik, lanjut Fernando, bisa menjadi contoh di Filipina. ”Apa yang dilakukan KPK bisa menjadi contoh. Kami berdoa semoga usaha ini (memberantas korupsi politik) berhasil,” katanya.
Lembaga khusus
Perwakilan dari Church Christ of Thailand, Pradit Takerngrangsarit, mengungkapkan hal senada. Problem korupsi di Indonesia dan Thailand, menurut Pradit, serupa. Negerinya menghadapi persoalan korupsi yang berkelindan antara pengusaha dan politisi. Untuk mengungkap korupsi politik seperti ini, kata dia, dibutuhkan kemampuan penyidik dan lembaga khusus.
Sumber : Kompas, 28 Februari 2013
0 komentar:
Posting Komentar