Terkait Suap Hakim KPK Cari Keterlibatan Pihak Lain

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keterlibatan pihak lain dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono. “Ada dua hal yang dikembangkan dari penangkapan hakim ST. Pertama apakah ada penerima lain selain hakim ST dan kedua apakah ada pemberi lain selain tiga tersangka pemberi suap,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, dari hasil penggeledahan di...

Read More

KPK Kantongi Bukti Pencucian Uang

JAKARTA-Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) memantik suara sumbang. Ada tudingan hal itu dilakukan karena KPK gagal membuktikan keterlibatan Luthfi dalam kasus korupsi pengaturan kuota impor daging sapi. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah. Dia mengatakan sudah hal biasa jika pengembangan kasus korupsi mengarah...

Read More

Kasus Impor Daging Sapi Segera Disidangkan

Jakarta - Kasus dugaan suap pengaturan impor daging sapi di Kementerian Pertanian segera masuk pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan penyidikan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Kedua direktur perusahaan importir daging PT Indoguna Utama tersebut disangka menyuap untuk mendapatkan kuota impor daging sapi. Juard dan Arya ditangkap KPK pada 29 Januari 2013 malam setelah menyerahkan...

Read More

Pasal Penyadapan Tak Berlaku bagi KPK

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menyatakan bahwa pasal penyadapan yang tercantum dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diberlakukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU KPK bersifat lex specialis (bersifat khusus), yang artinya tidak terkena aturan KUHAP yang bersifat lex generalis (bersifat umum). Dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yakni undang-undang yang bersifat...

Read More

Corruptiuon Update : KPK Temukan Uang Saat Penggeledahan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan uang ratusan juta rupiah dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat saat menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono pada Senin (25/3). KPK juga menyita sejumlah dokumen dari ruang kerja Wali Kota Bandung Dada Rosada terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial Kota Bandung. ”KPK melakukan penggeledahan di tujuh lokasi pada Senin mulai...

Read More

Corruption Update : Luthfi Hasan juga Disangka Terlibat Pencucian Uang

Tersangka dugaan penyuapan dalam penetapan jatah impor da ging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang. Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi saat mengumumkan hal itu kemarin, penetapan status tersangka atas kasus baru itu berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik KPK. “Berdasarkan pengembangan penyidikan terkait dengan suap pengurusan kuota impor...

Read More

Corruption Update : KPK Tetapkan Empat Tersangka Suap

AKARTA – Operasi penangkapan hakim Setyabudi Tejocahyono yang diduga menerima suap Rp 150 juta berujung pada penetapan empat tersangka. Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam sejak tertangkap, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi disangka melanggar pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan status tersebut setelah melakukan ge lar perkara kemarin. ”Penerima...

Read More

Fenomena : KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri bukti keterlibatan pihak lain atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus simulator SIM. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya tidak ingin membatasi pada istri-istri Djoko Susilo (DS) atas kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam TPPU-nya. Menurut Johan, potensi tersangka baru bisa dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, harus memenuhi unsur dalam...

Read More

Fenomena : Revisi KUHP Jangan Bertentangan UU KPK

JAKARTA : Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkaitpenyadapan jangan sampai bertentangan dengan hal senada yang tercantum dalam KomisiPemberantasan Korupsi (KPK). "Jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang sudah ada. Karena korupsi sifatnya lex specialis, maka Undang-Undang KPK sifatnya sama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan, dalam UU KPK disebutkan bahwa penyadapan merupakan...

Read More

Risalah : KPK Minta Partai Politik Berhenti Tradisikan Korupsi

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi tidak pernah absen menyidangkan anggota DPR/DPRD sebagai terdakwa korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, berharap parpol mencalonkan figur bersih menjadi wakil rakyat. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengimbau parpol peserta Pemilu 2014 benar-benar mencalonkan sosok berkualitas, mempunyai integritas, dan tidak mempunyai rekam jejak...

Read More

Corruption Update : MA Perberat Hukuman Terpidana Kasus PON Riau

Mereka adalah Eka Dharma Putra (Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau) dan Rahmat Syahputra (manajer administrasi Kerjasama Operasi). Keduanya didakwa sebagai pemberi suap kepada para anggota DPRD Riau. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri atas Komariah E Sapardjaja, Krisna Harahap, dan Surachmin. “Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebelumnya memvonis masing-masing dua tahun enam bulan. Oleh MA diperberat hukumannya...

Read More

Fenomena : Izin Sadap Lemahkan KPK

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang memuat sejumlah hal yang progresif bagi pemberantasan korupsi dan menjamin hak asasi warga. Namun, sejumlah pasal justru kontraproduktif untuk pemberantasan korupsi. Salah satu pasal krusial dalam RUU KUHAP adalah Pasal 83 yang mengatur tentang penyadapan. Untuk melakukan penyadapan, penyidik harus mendapatkan izin dari hakim komisaris. Terkait hal ini, dalam...

Read More

Corruption Update : Aset Nazaruddin yang Disita KPK Mencapai Rp 400 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Penyitaan juga dilakukan terhadap aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang juga menjadi tersangka dugaan pencucian uang atas pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia. Nilai aset Nazaruddin yang...

Read More